Warga Adat Pakasa Minta Datuknya Dibebaskan

Sumbawa, PSnews – Sejumlah warga adat Pakasa, Kecamatan Lunyuk, Kamis (30/8) menggelar aksi demonstrasi ke sejumlah tempat. Mereka mendatangi seperti Kejaksaan Negeri, Kantor DPRD, Dinas Kehutanan dan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar. Mereka melakukan long march menuntut pembebasan datuknya atau pimpinannya, Edy Kuswanto dari tahanan Kejaksaan Negeri Sumbawa.

Jazardi Gunawan, Ketua DPD Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Sumbawa yang menaungi masyarakat adat Pakasa di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, menganggap, penahanan Edi Kuswanto oleh Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar terkesan diskriminatif. Yang bersangkutan sebelumnya tidak pernah menerima surat panggilan untuk menghadiri sidang pertama dan kedua. Karena dinilai tidak mengindahkan panggilan tersebut, terdakwa selanjutnya ditahan berdasarkan keputusan majelis yang menyidangkan kasus ini.
AMAN menyesalkan sikap pemerintah yang tidak reaktif terkait pengklaiman tanah Pakasa masuk dalam wilayah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).
Semestinya, Pemda Sumbawa bersama DPRD segera mengambil tindakan tegas untuk menyelesaikan tapal batas antara KSB dan Kabupaten Sumbawa.
“Masyarakat adat Pekasa tidak mengenal istilah Legini. Dan penetapan tahun 1986/1987 hanya surat keputusan yang sepihak, tanpa melihat unsur di dalamnya. Sehingga fungsi UU No. 5 Tahun 1960 tentang Agraria terkesan tidak berlaku,”tegasnya.
Pelaksana Harian Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Dedy Heriyanto, SH yang menerima warga Tanah Pekasa di ruang kerjanya menyatakan, terkait keinginan pembebasan Datu Pakasa dari penahanan, pihaknya dalam hal ini hanya bersifat pasif. Artinya pengadilan negeri hanya menerima dan memutuskan setiap perkara yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.
Terhadap aspirasi masyarakat adat Pakasa, Pengadilan Negeri mempersilahkan kepada masyarakat untuk mengajukan surat penangguhan dan pengalihan penahanan.
“Kami tidak bisa mengambil keputusan karena sudah ada majelis hakim yang menanganinya, apa yang terbukti di persidangan sebagai referensi untuk majelis mengambil keputusan,” tandas Dedy. (PSd)

KOMENTAR

About PSnews

The mass media are reported on line about political, social, cultural and tourist attractions.
This entry was posted in DAERAH, HUKUM. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>