Pengosongan Rumah Dinas Tunggu SK Bupati

Sumbawa, PSnews – Pengosongan rumah dinas milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa tetap akan dilaksanakan dalam wakat dekat. Sedikitnya 15 rumah dinas yang masih ditempati para pensiunan PNS itu, akan ditertibkan setelah terbitnya SK Bupati Sumbawa.

“Penertiban aset dilaksanakan secara kontinyu baik secara fisik maupun administrative. Ke -15 rumah dinas yang akan dikosongkan masih dalam proses penetapan SK Bupati Sumbawa yang meliputi SK Tim Operasional Gabungan Penertiban, SK Penetapan Lokasi, Surat Perintah Bupati Sumbawa tentang Penertiban serta Surat Pemberitahuan tentang Pengosongan Rumah Dinas,” tegas Wakil Bupati Sumbawa, A. Rasy Muhkan pada Sidang Paripurna DPRD Sumbawa dengan agenda Jawaban Bupati terhadap Tanggapan Pemandangan Umum Fraksi – fraksi Dewan, Jumat (7/10/2011).

Tindakan pengosongan itu, terangnya, merupakan salah satu upaya mendukung pembentukan Kota Samawa Rea (KSR) termasuk mengidentifikasi semua aset dan melengkapi dokumen – dokumen yuridis.

Beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya proses sertifikasi tanah milik pemkab setiap tahun. Dalam tahun 2011 sesuai pagu anggaran, telah diajukan sebanyak 50 bidang tanah milik pemkab. Untuk tanah yang digunakan oleh instansi vertical, pemkab Sumbawa telah melakukan inisiasi administrative yang dilengkapi surat perjanjian pinjam pakai. Terhadap bangunan milik pemda khususnya rumah dinas, salah satunya adalah dengan melakukan penertiban Surat Ijin Penghunian (SIP).

Sedangkan upaya pemkab dalam membenahi manajemen Perusda akan dituntaskan proses rancangan regulasi dan penjaringan calon direksi yang rencananya dilakukan melalui fit and profert test. Begitu juga dengan upaya peningkatan mutu PDAM Sumbawa.

Terkait keinginan pemekaran Desa Labuhan Aji dan desa – desa lain di sekitar Pulau Moyo, pemkab sependapat untuk merealisasinya.

Sementara soal kegiatan pembangunan Instalasi Pengelolahan Air Limbah (IPAL) di Perumahan Bukit Permai, pemkab telah lebih dulu menyikapi persoalan tersebut dengan mengalihkan lokasi penampungan IPAL ke arah timur yang disetujui oleh masyarakat dan lurah setempat.

Dan berkaitan dengan kelanjutan program Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kecamatan Labangka telah dilakukan rehabilitasi jembatan penghubung sepanjang 4,1 kilometer, pembangunan jembatan bentangan 15 meter, pembangunan tugu dan gapura serta pembangunan jalan boulevard sepanjang 1,78 kilometer.

Menjawab pemadanagan umum fraksi – fraksi dewan soal Bank NTB, bupati menegaskan, bahwa pemkab telah berkomitmen untuk mendukung pengembangan PT BANK NTB secara bertahap sesuai kemampuan yang ada.

Bupati menjelaskan penyertaaan modal Pemkab Sumbawa di BANK NTB  pada tahun 2011 mencapai Rp. 9,96 miliar atau meningkat sebesar 81,12 % jika dibandingkan tahun 2010.

Mengenai penempatan dana kas daerah dalam bentuk rekening giro pada PT. BANK BNI Cabang Sumbawa bukan berarti pemerintah daerah kurang memberikan dukungan kepada PT BANK NTB.

Pemkab Sumbawa berharap memiliki kemampuan memadai untuk mendukung semua lembaga keuangan dan perbankan di Sumbawa, sehingga mampu menjadi bank yang unggul dalam pengelolahan, penghimpunan dan penyaluran dana yang professional.

Sementara tentang penggunaan dana CSR PTNNT, pemkab pada prinsipnya menggunakannya untuk menggeliatkan sector riil yang diyakini akan memberi dampak langsung kepada masyarakat. Untuk itu, formulasi kebijakan pemanfaatan dana CSR PTNNT ke depan akan dibicarakan dalam forum antar lembaga.

Demikian pula dengan gagasan mengatasi kesemrawutan jaringan transportasi dalam kota. Pemkab memandang dalam prioritas jangka menengah untuk memanfaatkan asset tanah milik pemkab di sekitar kawasan Terminal Sumer Payung yang diarahkan untuk dijadikan pasar dan terminal bongkar muat barang.

“Dalam jangka pendek tetap dilakukan penertiban dan pengendalian terhadap aktivitas bongkar muat barang secara intensif,” kata bupati.

Hal lainnya terkait Surat Edaran Bupati Sumbawa nomor 047/ 136/ BKPP/ 2011 tentang penegasana larangan pengangkatan tenaga honor atau sejenisnya di lingkup Pemkab Sumbawa. Terkait kasus tersebut, bupati berkomitmen akan melakukan tindakan tegas terhadap oknum PNS yang disinyalir melakukan praktek pungutan liar dalam proses rekrutmen tenaga suka rela.

Begitu juga mengenai Perda Tata Ruang, pemkab telah menyiapkan Rancangan Perda untuk dimasukkan pada prolegda tahun 2011.

Demikian pula dengan swastanisasi pengelolahan obyek wisata saliperate.

“Belakangan ini, telah dilakukan kajian terhadap pengelolaan wisata Saliper Ate. Hasil sementara menunjukkan bahwa pengelolahan dengan kondisi saat ini baru akan mencapai break event poin dalam waktu 26 tahun. Kecuali dilakukan perubahan – perubahan secara signifikan, namun membutuhkan biaya yang cukup besar. Obyek – obyek wisata lainnya milik pemda belum dilakukan pengkajian serupa,” ujarnya. (jstv)

KOMENTAR

About PSnews

The mass media are reported on line about political, social, cultural and tourist attractions.
This entry was posted in DAERAH, HUKUM, POLITIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>