KPUD Mulai Sosialisasikan Paket UU Pemilu

Sumbawa Besar, PSnews – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sumbawa, Selasa (29/5) mulai mensosialisasikan paket Undang-Undang Pemilu. Kegiatan yang dipusatkan di aula KPUD Sumbawa itu diikuti sejumlah perwakilan pengurus partai politik, LSM, Organisasi Mahasiswa, toga, toma dan pers.
KPUD mensosialisasikan antara lain, UU 15/2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, UU nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik dan UU nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu. Ketua KPUD, Suhardi Soud didampingi komisioner KPUD lainnya, Adi Manaungi dan Sudirman, menerangkan, pihaknya akan memulai tahapan pemilu per juni 2012 mendatang. Kemudian pada Agustus mulai membuat peraturan teknis pelaksanaan pendaftaran peserta pemilu.
“Persiapannya akan panjang dan lebih baik dari pemilu tahun 2009 lalu,” terang Suhardi saat membuka sosialisasi paket UU Pemilu.
Ketua Divisi Sosialisasi, Informasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM KPUD Sumbawa, Adi Manaungi, memaparkan, UU 15/2011 tentang penyelenggaran Pemilu merupakan pengganti UU 22/2007. Di dalamnya, diatur 2 badan pelaksana pemilu yaitu KPU dan jajarannya hingga tingkat KPPS di TPS, dan pengawas yakni Bawaslu serta jajaranya hingga panwaslu. Di samping itui, juga akan terbentuk Dewan Kehormatan Penyelangaraan Pemilu (DKPP). Masa jabatan lembaga tersebut adalah masing-masing 5 tahun.
Khusus di tingkat Pusat terang Adi, BKPP beranggotakan 1 orang unsur KPU, 1 orang unsur Bawaslu, 1 orang unsur pemerintah, 9 orang unsur parpol yang diusulkan DPR-RI, 4 orang tokoh masyarakat 2orang diantaranya diajukan presiden.
“Yang menarik di dalam UU ini adalah larangan bagi anggota KPU untuk menikah atau menjalin perkawinan sesama anggota KPU,” ujarnya.
Sedangkan komisioner lainnya, Sudirman, S.Ip, menyatakan, perbedaan UU 2/2011 dengan UU 8/2012 hanya pada proses pendirian parpol. Intinya tidak jauh berbeda. Antara lain kesamaan dengan UU 2/2011 adalah mengakomodir keterwakilan 30 persen perempuan sebagai pengurus Parpol. Kemudian dalam hal penyelesaian konflik internal parpol, tidak lagi melalui mekanisme pengadilan. Tapi mengedepankan penyelesaian di internal parpol, melalui mahkamah internal parpol.
“Penyelesaian sengketa di internal diserahkan ke mahkamah internal sebelum dibawa ke pengadilan,” tandasnya.
Meski UU 8/2011 tambahnya, belum tercatat dalam lembaran negara, tapi UU tersebut sudah memiliki nomor dan masih dalam proses gugatan di MK oleh Parpol yang merasa dirugikan dalam ketentuan tersebut. (kenpl).

KOMENTAR

About PSnews

The mass media are reported on line about political, social, cultural and tourist attractions.
This entry was posted in DAERAH, POLITIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>